Anggota Komisi VI DPR Zulfan Lindan.Foto: Nap/jk

Anggota Komisi VI DPR RI Zulfan Lindan menilai jika rekonstruksi industri di Lhokseumawe dan Aceh Utara sangat diperlukan untuk menggerakkan industri yang ada guna meningkatkan ekonomi dan menyejahterahkan rakyat. Menurutnya, dibutuhkan sinergi dan dukungan dari seluruh pihak, baik kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah hingga tingkat kabupaten/kota dalam menyelesaikan masalah rendahnya geliat dunia usaha di Provinsi Aceh, khususnya Kota Lhokseumawe.

Hal tersebut disampaikan Zulfan Lindan saat memimpin pertemuan antara Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI dengan Direksi PT. Pelindo I (Persero), Direksi PT. Pupuk Indonesia (Persero), Direksi PT. Pupuk Iskandar Muda, dan Wakil Wali Kota Lhokseumawe, dengan agenda membahas permasalahan operasional perusahaan, serta minimnya pengembangan industri dan investasi di Lhokseumawe, Aceh, Kamis (24/1/2019). 

“Nah ini memang perlu anggaran khusus ya, kalau tidak Aceh ini makin lama akan makin terbengkalai. Ini tentu akan merugikan semua pihak, tapi yang paling dirugikan adalah rakyat, karena mereka tidak bisa mengembangkan aktivitas pertanian, aktivitas industri mereka, UMKM, dan lain-lain karena minimnya sarana dan prasarana penunjang untuk mengembangkan kemampuan mereka di dalam membangun dunia usaha,” terang Zulfan.

Politisi Partai NasDem ini menyatakan, Komisi VI DPR RI siap untuk memfasilitasi dengan memberikan dukungan baik dari segi teknis, konsep, ataupun anggaran untuk seluruh program yang direncanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Namun hal itu dapat terjadi jika ada kemauan serius dari pihak pemerintah.

“Hal ini memang harus disampaikan secara terkonsep dengan baik. Ini penting sekali agar semua pihak dapat menangkap opportunity yang ada di wilayah Aceh, khususnya Aceh Utara dan Lhokseumawe misalnya, untuk mengembangkan dunia usaha. Kalau itu tidak ada ya susah. Makanya di sini kita lihat apa fungsi Kadin? Jangan hanya bergerak di sektor konstruksi, bangun jalan, bangun gedung perumahan, tetapi harus lebih inovatif,” tegas Zulfan.

Politisi dapil Aceh II ini pun mengajak seluruh pihak baik kementerian atau lembaga dan himpunan pengusaha, serta pihak swasta untuk saling bersinergi dalam mencari solusi atas masalah ini. Sinergi dinilai olehnya penting, sebab apapun keinginan atau hambatan yang terjadi di pemerintahan dan di masyarakat dapat diselesaikan bersama.

Kedatangan Komisi VI DPR RI ke Aceh diapresiasi oleh Wakil Wali Kota Lhokseumawe Yusuf Muhammad. Ia menyampaikan harapannya kepada Komisi VI DPR RI agar dapat menjembatani keinginan masyarakat Kota Lhomseumawe untuk membangun perekonomian yang lebih baik untuk ke depan. Salah satunya membuat pintu masuk ke Lhokseumawe melalui tol laut yang menghubungkan Kota Lhokseumawe dengan Penang.

“Kami membutuhkan dukungan dan kebijakan yang selama ini dipegang oleh Sumut agar dikembalikan ke Aceh. Dan kita juga butuh dukungan dari Pelindo I agar tidak mengalirkan barang keluar Aceh, bukalah pintu masuk ke Lhokseumawe. Ada isu juga disampaikan di luar kalau Aceh dibuka, keran ekspor impor akan ada penyelundupan. Itukan tidak mungkin terjadi karena ada security di sini dan kita jaga senua. Kita perlu bangun trustholding bahwa Aceh aman, Aceh bukan tempat penyelundupan, dan Aceh bukan tempat transit narkoba,” tegas Yusuf. (nap/sf)